Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Transaksi yang Tidak Perlu Dipungut PPh 22 oleh Bendahara Pemerintah

transaksi yang tidak dipungut pph 22 oleh bendahara

Bendahara pemerintah tidak wajib memungut PPh Pasal 22 atas transaksi berikut ini :

Tahuna, Fiscus.id - Bendahara Pemerintah yang selanjutnya disebut bendaharawan adalah pejabat yang melakukan pembayaran atas transaksi yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembayaran atas transaksi dalam negeri yang dilakukan oleh bendaharawan pada umumnya terutang PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, atau PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada artikel kali ini, saya akan membahas tentang pembayaran atas transaksi dalam negeri oleh bendaharawan yang tidak terutang PPh Pasal 22.

Pada prinsipnya, semua pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas transaksi berupa pembelian barang di dalam negeri, terutang PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari nilai transaksi (tidak termasuk PPN), kecuali transaksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 Tahun 2017. Transaksi bendaharawan yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 3 PMK tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Pembayaran yang dilakukan bendaharawan yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 (tidak termasuk PPN) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari dua juta rupiah;
  2. Pembayaran yang dilakukan bendaharawan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
  3. Pembayaran untuk pemakaian air dan listrik;
  4. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan pemanfaatan dana BOS. Artinya bahwa pembelian yang anggarannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah, tidak dipungut PPh Pasal 22.
Oleh karena itu, apabila bendaharawan melakukan pembayaran selain atas empat jenis transaksi diatas, maka transaksi tersebut terutang PPh Pasal 22 dan bendaharawan wajib memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 tersebut ke kas negara dengan cara sebagai berikut :
  1. Membuat kode pembayaran elektronik (e-billing) yang biasa disebut kode billing melalui layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik (https://sse.pajak.go.id), layanan pada loket/teller (over the counter) pada pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing, atau layanan pada kantor pajak terdekat.
  2. Kode billing tersebut harus disetorkan menggunakan NPWP rekanan penyedia barang dengan kode jenis setoran :
    • 411122 - 910 untuk dana yang bersumber dari APBN
    • 411122 - 920 untuk dana yang bersumber dari APBD
    • 411122 - 930 untuk dana dena
  3. Setelah mendapatkan kode billing, bendaharawan bisa menyetorkan pajak melalui loket Bank Persepsi/Pos Persepsi, melalui mobile banking, atau ATM. Sebelum menyetorkan uang pajaknya, bendaharawan wajib memastikan kode billing tersebut sudah sesuai terutama NPWP, Kode MAP dan KJS, Masa Pajak, dan nominal yang akan dibayar.
  4. Bendahara harus mendapatkan bukti setoran yang asli.
Setelah melakukan penyetoran pajak dibuktikan dengan bukti setoran bank, bendaharawan wajib melaporkan transaksi tersebut ke kantor pajak menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22. Tata cara pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan akan dibahas pada artikel berikutnya.

Demikian artikel tentang transaksi bendaharawan yang tidak dipungut PPh Pasal 22, dan cara penyetoran PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh bendaharawan. Semoga artikel ini bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, komentar, kritik dan saran yang membangun, silahkan sampaikan melalui kolom komentar dibawah ini, atau kontak saya melalui media sosial. Sekian dan terima kasih.

Posting Komentar untuk "Transaksi yang Tidak Perlu Dipungut PPh 22 oleh Bendahara Pemerintah"