Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Penyebab Wajib Pajak Badan Diperiksa Kantor Pajak

penyebab wajib pajak badan perusahaan diperiksa kantor pajak

Ketahui indikator ketidakpatuhan dan modus ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan (seperti PT, CV, Firma, Koperasi, Lembaga, dan Badan Hukum Lainnya), yang menjadi penyebab WP Badan tersebut diperiksa kantor pajak.

Tahuna, Fiscus.id - Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self asessment, artinya bahwa Wajib Pajak (WP) baik itu Badan, Orang Pribadi, atau Pemungut, diberi kewenangan penuh untuk menghitung pajaknya sendiri, menyetorkan sendiri, dan melaporkan sendiri. Untuk melakukan kewajiban hitung, setor, dan lapor tersebut, WP harus belajar dan mencari informasi sendiri melalui semua media informasi yang tersedia seperti google. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyediakan berbagai jenis media informasi yang bisa diakses oleh WP sebagai sarana pembelajaran.

Dengan sistem perpajakan self assesment, maka fiscus atau aparat pajak DJP menganggap benar perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh WP, sampai dengan ditemukan data yang menunjukkan hal sebaliknya. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, memberikan kewenangan kepada fiscus DJP untuk melakukan pengujian kepatuhan WP, yaitu dengan melalui pemeriksaan pajak.
Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan pajak merupakan suatu hal yang biasa, dan itu harus dilakukan untuk menguji dan mengetahui tingkat kepatuhan WP. Namun, dengan jumlah WP yang sangat banyak, tentu fiscus DJP tidak bisa secara menyeluruh melakukan pemeriksaan kepada setiap WP. Ada kriteria atau faktor-faktor yang digunakan fiscus DJP untuk mengcluster WP, apakah termasuk sasaran pengawasan atau masuk dalam daftar prioritas pemeriksaan.

Pada artikel kali ini, saya akan membahas tentang penyebab WP Badan (seperti PT, CV, FIRMA, KOPERASI, LEMBAGA, dll), bisa masuk dalam daftar prioritas pemeriksaan. Faktor-faktor atau variabel yang digunakan untuk menentukan perusahaan atau badan hukum lainnya menjadi daftar sasaran prioritas pemeriksaan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2018, yaitu:

 

Indikasi Ketidakpatuhan Tinggi (adanya tax gap)

Indikasi ketidakpatuhan yang mejadi perhatian utama yaitu indikasi ketidakpatuhan material, yaitu terdapat kesenjangan (gap) antara profil berdasarkan SPT yang dilaporkan WP dengan keadaan ekonomi atau usaha yang sebenarnya. Keadaan ekonomi atau kegiatan usaha WP yang sebenarnya dapat diketahui dari berbagai sumber, baik dari data internal DJP, eksternal, maupun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. SE nomor 15 tahun 2018 membagi Indikasi ketidakpatuhan WP menjadi dua yaitu indikasi ketidakpatuhan WP yang dilakukan pemeriksaan oleh 35 UP2 Penentu Penerimaan serta indikasi ketidakpatuhan WP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

1. Indikator ketidakpatuhan WP pada 35 UP2 Penentu Penerimaan

  • Hasil Analisis Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), Gross Profit Margin (GPM), dan/atau Net Profit Margin (NPM) dibandingkan dengan benchmarking industri sejenis, seperti berdasarkan laporan industri (industrial report) atau hasil benchmarking sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai benchmarking. Risiko ketidakpatuhan WP termasuk tinggi jika selisih antara hasil analisis tersebut dengan rata-rata industri lebih besar dari 10%;
  • WP memiliki transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terutama dengan pihak afiliasi di negara yang memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dari Indonesia;
  • WP memiliki transaksi afiliasi dalam negeri (intra-group transaction) dengan nilai transaksi yang dilakukan lebih dari 50% dari total nilai transaksi;
  • WP memiliki transaksi afiliasi dalam negeri dengan anggota grup usaha yang memiliki kompensasi kerugian;
  • WP belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
  • WP menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli dengan NPWP 000 lebih dari 25% dari total Faktur Pajak yang diterbitkan dalam satu Masa Pajak; dan/atau
  • Terdapat hasil analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) dan/atau Center for Tax Analysis (CTA).

2. Indikator ketidakpatuhan WP pada KPP Pratama

  • Ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT;
  • WP belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) selama 3 tahun terakhir;
  • Hasil analisis CTTOR, GPM, NPM, yang dibandingkan dengan hasil benchmarking industri sejenis di Kanwil terkait sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai benchmarking. Risiko ketidakpatuhan WP termasuk tinggi jika selisih antara analisis tersebut dengan rata-rata industri lebih besar dari 20%;
  • Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan profil ekonomi (usaha dan kekayaan) WP yang sesungguhnya, berdasarkan fakta lapangan;
  • WP memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, terutama dengan pihak afiliasi yang di negara yang memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dari Indonesia;
  • WP memiliki transaksi afiliasi dalam negeri (intra-group transaction) dengan nilai transaksi yang dilakukan lebih dari 50% dari total nilai transaksi;
  • WP memiliki transaksi afiliasi dalam negeri dengan anggota grup usaha yang memiliki kompensasi kerugian;
  • WP menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli dengan NPWP 000 lebih dari 25% dari total Faktur Pajak yang diterbitkan dalam satu Masa Pajak; dan/atau
  • Terdapat hasil analisis IDLP dan/atau CTA.

 

Indikasi Modus Ketidakpatuhan WP

1. WP tidak melaporkan omset yang sebenarnya

WP tidak melaporkan peredaran usaha atau omset yang sebenarnya dengan cara yaitu :
  • WP melaporkan penghasilan sebagai utang;
  • WP menurunkan harga jual dari yang sebenarnya;
  • WP Tidak melaporkan kuantitas penjualan yang sebenarnya;
  • Penjualan off-balance sheet,
  • WP Tidak melaporkan pembelian sehingga Harga Pokok Penjualan (HPP) dan omset lebih rendah dari yang seharusnya.

2. WP membebankan biaya yang tidak seharusnya

WP membebankan biaya yang tidak seharusnya dengan cara yaitu :
  • WP membuat bukti potong dengan NPWP 000 (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya);
  • Pembebanan jasa antar perusahaan afiliasi;
  • Pencadangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;
  • Pembebanan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan sehubungan dengan biaya-biaya yang berhubungan dalam rangka Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara (3M) penghasilan;
  • WP mengkreditkan Pajak Masukan atau membebankan biaya yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

3. Modus ketidakpatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

  • WP melaporkan penjualan lokal sebagai ekspor;
  • WP menggunakan data Faktur Pajak dengan pembeli tidak ber-NPWP;
  • WP turut serta atau melakukan kegiatan dengan pihak lain yang diduga telah melakukan transaksi yang tidak sebenarnya dan tidak sesuai dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.

4. WP yang melakukan perencanaan pajak agresif (aggressive tax planning)

  • Memiliki rasio pinjaman terhadap modal (Debt to Equity Ratio/DER) di atas 4:1;
  • Memiliki Controlled Foreign Company (CFC);
  • Terdapat indikasi risiko transfer pricing, diantaranya:
    1. WP mempunyai transaksi dengan lawan transaksi yang menerapkan tarif efektif pajak lebih rendah;
    2. Diketahui bahwa terdapat indikasi terjadinya skema transaksi yang melibatkan entitas/pihak yang tidak memiliki substansi usaha dan/atau tidak menambahkan nilai ekonomis apapun (reinvoicing);
    3. WP mempunyai nilai transaksi afiliasi yang signifikan terhadap total peredaran usahanya;
    4. Diketahui bahwa terdapat transaksi intra-group seperti pemberian jasa, pembayaran royalti, Cost Distribution Arrangement, dan lain-lain;
    5. Terdapat transaksi restrukturisasi usaha seperti merger, akuisisi, dsb;
    6. Performa keuangan WP berbeda dengan performa keuangan industri;
    7. WP mengalami kerugian selama 3 (tiga) Tahun Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

5. Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (treaty abuse)

Contoh penyalahgunaan Persetujuan P3B yaitu:
  • Terdapat transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur/skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; 
  • Terdapat transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya (legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya (economic substance) sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; atau
  • Penerima manfaat P3B bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari suatu transaksi (beneficial owner).

5. WP tidak melaporkan nilai pengalihan harta yang sebenarnya

WP tidak melaporkan nilai pengalihan harta yang sebenarnya dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha.

6. WP tidak melaporkan nilai perolehan atau nilai penjualan yang sebenarnya

WP tidak melaporkan nilai perolehan atau nilai penjualan yang sebenarnya dalam hal terjadi tukar-menukar harta. 


Demikian artikel tentang Indikator dan Modus Ketidakpatuhan WP yang menjadi penyebab WP tersebut diperiksa kantor pajak. Semoga artikel ini bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, komentar, kritik dan saran yang membangun, silahkan sampaikan melalui kolom komentar dibawah ini, atau kontak saya melalui media sosial. Sekian dan terima kasih.

Posting Komentar untuk "Penyebab Wajib Pajak Badan Diperiksa Kantor Pajak"